Dosa pemimpin Pilihan!

“HEBOH soal 26 persen golput temuan LSI–Lembaga Survei Indonesia–di Tulangbawang, seorang penanggap dalam dialog politik di kabupaten itu Selasa (24-7) menyatakan ia sudah menanya pada gurunya mengaji mengenai masalah itu!” ujar Umar. “Kata dia, hak untuk golput itu tak boleh diintervensi apalagi diintimidasi! Sebab, berdasar pada dalil-dalil ajaran yang telah didalami sang guru ngaji, ketika pemimpin yang dipilih itu berbuat dosa dalam kepemimpinannya, maka orang-orang yang memilih pemimpin itu ikut memikul dosanya!”

“Lantas kalau suatu bangsa salah memilih pemimpin, apa seluruh bangsa itu harus ikut menanggung dosanya?” kejar Amir.

“Tentu tidak seluruh warga bangsa!” jawab Umar. “Menurut logika ajaran guru ngaji itu, cuma orang-orang yang memilihnya saat pemilu atau pilkada!”

“Tapi kalau akibat kesalahan itu suatu kaum atau suatu bangsa dilaknat, tentu tak ada pengecualian antara yang memilih dan tak memilihnya! Semua menanggung deritanya!” tegas Amir.

“Sebab itu, ucapan penanggap dalam dialog politik itu pantas kita pertimbangkan!” timpal Umar. “Betapa selama ini kita sering bertanya apa salah dan dosa bangsa ini hingga selalu mendapat cobaan dan ujian yang tak ringan! Malah, multikrisis yang kita alami satu dasawarsa ini tak kunjung berakhir!”

“Multikrisis itu sendiri salah satunya memang akibat kesalahan pemimpin dalam mengambil kebijakan!” sambut Amir. “Tapi kala itu kita tak bisa memprotes sang pemimpin akibat sistemnya masih otoriter! Sebab itu, ketika setahun krisis dan timbul gerakan reformasi, prioritas yang dilakukan ialah menggelar demokratisasi, memulihkan kemerdekaan pers dan menghidupkan civil society, agar atas kecenderungan negatif–jika ada–pemimpin yang kita pilih, kita punya sarana mengoreksinya! Jadi, koreksi itu merupakan kewajiban kita atas pilihan yang telah kita buat sebelumnya!”

“Berarti demokrasi juga punya safety valve, jalur pengaman, atas kenyataan tidak ada manusia–tanpa kecuali pemimpin–yang sempurna!” tegas Umar. “Namun, ajaran guru ngaji itu tetap perlu dipedomani agar jangan memilih pemimpin yang diperkirakan bakal kurang baik dan kemudian tak bisa dikontrol karena pada akhirnya meskipun kewajiban kita mengoreksi telah dijalankan, sang pemimpin tetap di jalan yang salah dan ketika datang ‘teguran’ kita tak bisa mengelak dari derita yang diakibatkannya!”

“Justru dengan itu golput bisa jadi kurang bijaksana, karena dengan hak pilih yang dimiliki seharusnya bisa mendukung calon yang terbaik atau kalau ada kekurangan siap dikoreksi sekaligus mau memperbaikinya, guna menghindarkan pihak yang kurang baik dan tak bakal bisa dikoreksi jangan sampai jadi pemenang!” timpal Amir. “Bayangkan kalau yang 26 persen golput itu ikut memilih yang terbaik, peluang memenangkannya lebih besar karena dalam pilkada, perolehan suara di atas 25 persen bisa ditetapkan sebagai pemenang! Setelah itu awas mata jaga telinga, kalau ada yang dilihat atau didengar kurang baik cepat dikoreksi agar lepas kewajiban yang melekat pada hak pilih kita!” ***